Indonesia tengah berupaya mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Kebijakan ini hadir untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan sekaligus penurunan emisi gas rumah kaca untuk mendukung komitmen iklim nasional. Namun di balik pembangunan panel surya, pembangkit panas bumi, hingga kendaraan listrik, muncul pertanyaan yang semakin relevan: siapa yang sebenarnya menikmati manfaat dari transisi energi tersebut?
Pertanyaan ini menjadi sorotan dalam Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo & Conference 2026 yang digelar pada Sabtu, 14 Juni lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ari Wijanarko Adipratomo, Policy Advocacy Manager The Climate Reality Project Indonesia, menegaskan bahwa transisi energi tidak boleh hanya dipahami sebagai upaya mengganti sumber energi fosil dengan energi terbarukan. Lebih dari itu, proses tersebut harus memastikan masyarakat turut merasakan manfaatnya.
Menurut Ari, keberhasilan transisi energi tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak emisi yang berhasil ditekan, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses perubahan tersebut.
Apa Itu Transisi Energi Berkeadilan?
Dalam beberapa tahun terakhir, istilah just energy transition atau transisi energi berkeadilan semakin sering muncul dalam berbagai forum iklim global. Konsep ini menekankan bahwa peralihan menuju ekonomi rendah karbon harus berjalan seiring dengan perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut International Labour Organization (ILO), transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan perlu memastikan terciptanya pekerjaan yang layak, perlindungan bagi kelompok yang terdampak, serta keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, transisi energi tidak hanya berbicara tentang teknologi yang lebih bersih, tetapi juga tentang manusia yang hidup di dalam sistem tersebut.
Bagi Indonesia, pendekatan ini menjadi penting karena sebagian besar proyek energi terbarukan dibangun di wilayah yang memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat lokal, mulai dari kawasan panas bumi, daerah aliran sungai, hingga wilayah pesisir.
Ketika Energi Bersih Belum Tentu Menguntungkan Masyarakat Lokal
Di tengah meningkatnya investasi energi terbarukan, Ari menilai masih terdapat tantangan dalam memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar.
Ia mencontohkan pengembangan energi panas bumi atau geothermal yang dalam beberapa kasus belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sejak tahap awal perencanaan. Akibatnya, warga sering kali hanya melihat pembangunan proyek tanpa memahami manfaat yang dapat mereka peroleh.
“Transisi energi bukan hanya soal energi yang lebih bersih, tetapi bagaimana masyarakat yang ada di tingkat tapak benar-benar mendapatkan manfaatnya,” ujarnya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan energi terbarukan tidak otomatis diterima oleh semua pihak. Ketika masyarakat tidak dilibatkan atau tidak memperoleh informasi yang memadai, kesenjangan persepsi dapat muncul dan berpotensi menimbulkan resistensi terhadap proyek yang sedang dikembangkan.
Mengapa Keterlibatan Masyarakat Penting?
Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam transisi energi juga didukung oleh berbagai penelitian. Studi yang diterbitkan dalam Renewable and Sustainable Energy Reviews (2025) menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan dapat meningkatkan legitimasi proyek, memperkuat kepercayaan publik, dan meminimalkan potensi konflik di tingkat lokal.
Temuan tersebut sejalan dengan laporan International Energy Agency (IEA) yang menekankan bahwa partisipasi masyarakat sejak awal dapat meningkatkan dukungan publik sekaligus mengurangi hambatan sosial terhadap pengembangan proyek energi bersih.
Karena itu, transisi menuju energi bersih tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur dan teknologi. Dukungan masyarakat juga perlu dibangun sejak awal. Tanpa komunikasi yang baik dan ruang partisipasi yang memadai, proyek energi terbarukan yang bertujuan membawa manfaat lingkungan justru dapat menghadapi penolakan dari masyarakat setempat.
Energi Bersih Harus Memberi Manfaat bagi Semua
Transisi energi kerap dipahami sebagai proses pergantian teknologi. Namun pada kenyataannya, perubahan ini juga merupakan proses sosial yang melibatkan kepentingan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha secara bersamaan.
Karena itu, keberhasilan transisi energi tidak cukup diukur dari jumlah pembangkit energi terbarukan yang dibangun atau besarnya emisi yang berhasil ditekan. Keberhasilan sejati terletak pada kemampuan memastikan bahwa masyarakat ikut terlibat, memperoleh manfaat, dan tidak tertinggal dalam proses perubahan tersebut.
Dalam upaya Indonesia menuju masa depan rendah karbon, prinsip inilah yang menjadi inti dari transisi energi berkeadilan: energi bersih yang tidak hanya baik bagi lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Sumber:
- IEA (2023), Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/net-zero-roadmap-a-global-pathway-to-keep-the-15-c-goal-in-reach, Licence: CC BY 4.0
- Thi, Le & Minh, Nguyen & Kien, Duong. (2025). Social Acceptance of Renewable Energy: A Literature Review. Strategic Planning for Energy and the Environment. 1-34. 10.13052/spee1048-5236.4411.
