Jakarta, Greenmind.id — Puncak musim kemarau di Indonesia diprediksi akan terjadi pada Juli hingga September 2026. Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam konferensi pers di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta pada Rabu (10/6/2026).
Seluruh lapisan masyarakat diimbau untuk mulai mengantisipasi kondisi ini untuk memastikan ketersediaan air, kondisi kesehatan, dan kebutuhan multisektor yang terdampak agar dapat terkendali.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, memaparkan bahwa puncak kemarau pada Juli 2026 mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26 persen luas daratan Indonesia. Sedangkan, puncak kemarau terjadi di 369 ZOM (48,84 persen luas daratan) pada Agustus dan 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) pada September.
“Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatera, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian Tengah, dan Papua bagian timur,” tutur Faisal dilansir dari siaran pers BMKG pada Rabu (10/6).
Selanjutnya, puncak kemarau di wilayah Sumatera bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua diprediksi akan terjadi pada Agustus 2026.
Sebanyak 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) memasuki puncak kemarau pada September 2026, meliputi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatera Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua Pegunungan bagian tengah.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan menambahkan, sebanyak 200 ZOM (11,83 persen luas daratan) sudah memasuki musim kemarau berdasarkan pemantauan BMKG hingga akhir Mei 2026.
Wilayah yang telah mengalami kemarau di antaranya adalah sebagian Sumatera, sebagian Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah bagian timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan sebagian Papua.
198 ZOM (31,60 persen luas daratan) wilayah diprediksi mengalami kemarau pada Juni 2026, meliputi sebagian besar Sumatra, Kalimantan Barat, sebagian besar Banten, DKI Jakarta bagian selatan, Jawa Tengah bagian tengah dan barat, sebagian kecil Jawa Timur, Kalimantan Barat bagian selatan, sebagian besar Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan bagian tengah, sebagian besar Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, dan Papua bagian timur.
Sementara itu, 66 ZOM yang mencakup 7,28 persen wilayah Indonesia akan memasuki kemarau pada Juli 2026, seperti wilayah Jambi bagian barat, sebagian Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian Maluku.
Ardhasena memaparkan bahwa musim kemarau di Indonesia tahun 2026 diprediksi akan lebih kering dan lebih panjang dibanding rata-rata normalnya. Kondisi ini memerlukan penyesuaian tambahan mengingat adanya peluang El Nino.
“BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen, namun demikian dampaknya untuk wilayah Indonesia ketika bertemu periode Musim Kemarau hingga pertengahan bulan Oktober,” papar Ardhasena.
Penyesuaian jadwal tanam, pemilihan varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan kekeringan, dan memiliki siklus tanam yang lebih pendek merupakan langkah yang direkomendasikan BMKG kepada pelaku sektor pangan.
Sementara bagi sektor sumber daya air, dapat dilakukan revitalisasi waduk, perbaikan jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, sektor energi diimbau untuk memastikan kapasitas air bendungan untuk operasional PLTA. Untuk mencegah penurunan kualitas udara yang berpotensi menyebabkan ISPA, pemerintah daerah juga diharapkan untuk segera membuat tindakan antisipasi.
Dengan kondisi iklim yang kering, kewaspadaan terhadap kekeringan dan peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga ditingkatkan, salah satunya melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). BMKG berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat tindakan preventif karhutla.
Plt. Deputi Bidang Meteorologi, Andri Ramdhani menegaskan bahwa pelaksanaan OMC dilakukan secara situasional dengan menyesuaikan dinamika atmosfer yang sedang aktif dalam skala jam hingga 10 hari.
Faisal juga menambahkan bahwa pembaruan informasi prediksi iklim ini diharapkan dapat menjadi referensi terkini bagi para pemangku kepentingan dalam menyiapkan tindakan antisipasi lebih lanjut dan memperkuat strategi adaptasi, terutama dalam sektor-sektor yang rentan terhadap variabilitas iklim.
“BMKG secara aktif berkomunikasi, berkoordinasi, serta melakukan pendampingan kepada pemangku kepentingan di tingkat daerah, seperti pemerintah daerah (pemda), Forkopimda, BPBD, dan semua pihak yang membutuhkan informasi yang lebih detail dan bagaimana cara memitigasi serta beradaptasi terkait dengan kondisi iklim yang terjadi saat ini,” imbuh Faisal.
Masyarakat diharapkan dapat menghubungi Kantor BMKG terdekat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kondisi iklim di wilayah masing-masing.
BMKG juga mengimbau masyarakat untuk memperoleh informasi terkait cuaca, iklim, dan gempa bumi, dari saluran resmi BMKG agar terhindar dari informasi yang tidak terverifikasi yang dapat menyebabkan keresahan atau panik.
Sumber:
Siaran Pers Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Rabu, 10 Juni 2026, diakses dari https://www.bmkg.go.id/siaran-pers/bmkg-puncak-musim-kemarau-agustus-2026-perkuat-kesiapan-hadapi-dampak-el-nino
Editor: Inesia Dian
