Setiap tahun, semakin banyak perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan (sustainability report). Istilah ESG (Environmental, Social, and Governance) juga semakin sering muncul dalam laporan tahunan, presentasi investor, hingga kampanye media sosial. Namun, di tengah derasnya narasi keberlanjutan tersebut, kepercayaan publik justru menunjukkan gejala yang berbeda.
Survei Deloitte Global Consumer Sustainability 2023 menemukan 49 persen konsumen skeptis terhadap klaim keberlanjutan yang disampaikan perusahaan. Sebanyak 23 persen mengaku kesulitan membedakan klaim yang autentik dengan greenwashing, sementara 46 persen tidak bersedia membayar lebih untuk produk berkelanjutan karena sulit memverifikasi klaim tersebut.
Fenomena ini menunjukkan bahwa tantangan utama ESG saat ini bukan lagi kurangnya perhatian terhadap isu keberlanjutan. Tantangannya adalah kepercayaan.
Menurut Jalal, konsultan senior ESG dan pembangunan berkelanjutan, skeptisisme publik seharusnya tidak diarahkan kepada konsep ESG itu sendiri.
“Jangan skeptis dengan konsepnya karena ada gap dalam penegakan,” ujarnya dalam diskusi ESG & Sustainability in Age of Geopolitical Disruption pada Jumat (21/5). Menurutnya, publik perlu mampu membedakan perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip ESG dengan perusahaan yang hanya menggunakan label keberlanjutan sebagai alat komunikasi.
Ketika ESG Menjadi Instrumen Reputasi
ESG pada dasarnya dirancang sebagai alat ukur. Investor, regulator, dan masyarakat membutuhkan informasi yang lebih luas daripada sekadar laporan keuangan untuk menilai risiko dan dampak sebuah perusahaan.
Namun seiring meningkatnya perhatian pasar terhadap isu keberlanjutan, ESG juga berkembang menjadi instrumen reputasi.
Perusahaan dengan citra keberlanjutan yang baik berpotensi memperoleh akses investasi yang lebih luas, menarik minat konsumen, dan memperkuat posisi di mata pemangku kepentingan.
Di titik inilah muncul risiko yang banyak dibahas dalam literatur akademik yakni, greenwashing.
Sebuah tinjauan sistematis oleh Aji dan Adiwijaya pada 2025 mendefinisikan greenwashing sebagai praktik mengungkapkan informasi positif terkait kinerja lingkungan atau sosial tanpa mengungkapkan informasi negatif secara utuh, sehingga menciptakan citra perusahaan yang lebih baik daripada kondisi sebenarnya.
Jalal melihat praktik tersebut kini tidak lagi banyak terjadi melalui iklan atau pemasaran konvensional.
“Greenwashing atau menipu dalam urusan lingkungan itu paling banyak tadinya di dalam pemasaran. Sekarang itu pindah ke dalam sustainability report,” katanya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan perkembangan riset terbaru yang menunjukkan bahwa sustainability report kini menjadi salah satu ruang utama yang diteliti untuk mendeteksi potensi greenwashing. Studi yang diterbitkan Discover Sustainability pada 2026 bahkan mengembangkan kerangka khusus untuk mengidentifikasi indikasi greenwashing melalui bahasa dan narasi yang digunakan dalam laporan keberlanjutan.
Masalahnya Bukan Apa yang Dilaporkan, Tetapi Apa yang Tidak Dilaporkan
Menurut Jalal, salah satu persoalan terbesar dalam pelaporan ESG adalah pengungkapan yang tidak lengkap.
Ia mencontohkan pelaporan emisi gas rumah kaca. Banyak perusahaan telah melaporkan emisi Scope 1 dan Scope 2, tetapi belum secara komprehensif mengungkapkan Scope 3, yaitu emisi yang muncul di sepanjang rantai nilai perusahaan. Padahal, Scope 3 sering kali menjadi sumber emisi terbesar.
Analisis MSCI menunjukkan bahwa bagi banyak perusahaan, Scope 3 mencakup mayoritas jejak karbon mereka. Namun, pelaporan kategori emisi yang paling material masih sering tidak dilakukan secara memadai. Persoalan serupa juga terjadi pada aspek sosial.
Jalal menyoroti bahwa sejumlah perusahaan tidak selalu melaporkan secara terbuka data konflik dengan masyarakat maupun insiden keselamatan kerja yang terjadi dalam operasional mereka. Ia bahkan menyebut masih menemukan kasus ketika angka kecelakaan kerja yang dilaporkan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.
Dalam konteks ESG, kondisi ini menjadi penting karena kualitas pelaporan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya data yang disajikan, tetapi juga oleh kelengkapan informasi yang diberikan.
Mengapa Publik Semakin Skeptis?
Skeptisisme publik terhadap klaim keberlanjutan bukan terjadi tanpa alasan. Di era digital, masyarakat memiliki akses yang lebih besar untuk memverifikasi informasi. Data emisi, konflik sosial, perubahan tutupan lahan, hingga aktivitas industri dapat ditelusuri melalui berbagai sumber terbuka.
Di sisi lain, jumlah sustainability report terus meningkat. Analisis Teneo terhadap perusahaan-perusahaan dalam indeks S&P 500 menunjukkan rata-rata panjang sustainability report telah mencapai 83 halaman pada 2024.
Semakin banyak laporan diterbitkan, semakin besar pula tuntutan agar informasi yang disajikan tidak hanya lengkap, tetapi juga dapat diverifikasi.
Karena itu, menurut Jalal, komunikasi ESG tidak dapat berhenti pada klaim perusahaan semata.
“Kita percaya sama perusahaan, tapi supaya benar-benar terbukti, harus diperiksa,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya assurance atau verifikasi oleh pihak ketiga yang independen untuk memastikan bahwa informasi yang dilaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Masa Depan ESG Ditentukan oleh Kepercayaan
Di tengah meningkatnya kritik terhadap ESG, satu hal yang perlu dibedakan adalah antara kegagalan konsep dan kegagalan implementasi.
Hingga saat ini, investor, regulator, dan masyarakat tetap membutuhkan instrumen untuk mengukur dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Yang dipersoalkan bukan keberadaan ESG itu sendiri, melainkan kualitas pelaksanaannya.
Dalam konteks tersebut, tantangan terbesar perusahaan bukan lagi menghasilkan laporan keberlanjutan yang lebih tebal atau kampanye yang lebih menarik. Tantangannya adalah membangun kepercayaan melalui data yang transparan, pengungkapan yang lengkap, dan verifikasi yang independen.
Jika tidak, semakin banyak perusahaan berbicara tentang keberlanjutan justru dapat menghasilkan efek sebaliknya: semakin banyak publik yang meragukannya.
