Kemenhut dan Pemprov Jateng Siagakan 500 Personel Gabungan Cegah Karhutla

Boyolali, Greenmind.id — Lebih dari 500 personel gabungan disiagakan oleh Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menghadapi menghadapi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada puncak musim kemarau 2026. 

Apel Kesiapsiagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026 digelar di Bumi Perkemahan Indra Prastha, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada Rabu (24/6/2026).

Apel dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan melalui Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Balai Dalkarhut Jabalnusra), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Perum Perhutani. 

Kegiatan tersebut melibatkan unsur pemerintah pusat dan daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Perum Perhutani, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), kelompok perhutanan sosial, kader konservasi, mahasiswa pecinta alam, Pramuka Saka Wanabakti, akademisi, mitra pembangunan, dan masyarakat. 

Apel dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dinas LHK) Provinsi Jawa Tengah, Heru Djatmika. Melalui apel tersebut, kesiapan personel, sarana prasarana, jalur koordinasi, serta respons awal di lapangan ditinjau bersama sebelum risiko karhutla meningkat.

Heru menegaskan bahwa Jawa Tengah tidak boleh menunggu api membesar. Menurutnya, seluruh unsur harus bekerja sejak tahap pencegahan, terutama di wilayah rawan dan sekitar kawasan hutan.   

Jawa Tengah harus siap sebelum api muncul. Apel ini menjadi tanda bahwa seluruh unsur sudah harus bergerak, mulai dari pemerintah daerah, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Perhutani, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, MPA, sampai masyarakat sekitar hutan. Yang kita bangun bukan hanya barisan apel, tetapi kesiapan kerja di lapangan,” tutur Heru. 

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau 2026 berlangsung pada Juli hingga September. 

Pada tahun 2023, Jawa Tengah juga mengalami peristiwa penting, yakni ketika fenomena El Nino berkontribusi terhadap karhutla seluas 9.965,59 hektare pada kawasan hutan dan lahan. Dua hal tersebut kemudian menjadi pondasi pemantapan kesiapan sejak awal, agar api dapat dicegah sebelum muncul dan meluas di lapangan.

Simulasi pemadaman karhutla dan pengecekan sarana prasarana pengendalian kebakaran ditampilkan saat apel oleh Balai Dalkarhut Jabalnusra bersama Manggala Agni dan MPA. Simulasi tersebut memperlihatkan kesiapan personel, penggunaan peralatan, koordinasi tim, dan langkah respons awal ketika ditemukan indikasi kebakaran. 

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan, Thomas Nifinluri, menegaskan bahwa pengendalian karhutla harus dimulai dari deteksi dini dan respons cepat. 

Menurut Thomas, api kecil harus cepat ditangani agar tidak semakin membesar.  “Kunci pengendalian karhutla ada pada pencegahan dini. Manggala Agni bersama MPA memperkuat patroli, pemantauan titik panas, kesiapan sarana prasarana, dan respons awal. Api kecil harus cepat diketahui, cepat dilaporkan, dan cepat ditangani sebelum menjadi kebakaran besar,” tegas Thomas. 

Thomas menambahkan, karhutla tidak hanya merusak vegetasi, namun juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, menurunkan kualitas udara, mengancam sumber air, merusak ekosistem, dan menimbulkan kerugian sosial ekonomi. Karena itu, pengendalian karhutla membutuhkan partisipasi dari banyak pihak, terutama masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar kawasan hutan. 

Sultrarini Rahayu Inspektur Wilayah I Kementerian Kehutanan selaku Ketua Tim Pendamping Satgas Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan Lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2026 untuk Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY, menyatakan bahwa apel kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu hal penting untuk dilaksanakan di setiap provinsi. 

Kegiatan dalkarhutla wajib dilakukan secara kolaboratif melibatkan multi pihak, baik dari Kementerian Kehutanan, Dinas LHK Provinsi, BNPB, TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, masyarakat sekitar hutan dan pihak terkait lainnya. 

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Kehutanan saja, diperlukan juga sumber daya baik dari peralatan hingga sumber daya manusia.

Kepala Balai Dalkarhut Jabalnusra, Bambang Setyo Antoko, memastikan langkah pencegahan di Jawa Tengah terus diperkuat melalui patroli pencegahan, pembinaan MPA, peningkatan kapasitas sumber daya pengendalian kebakaran, pemantauan titik panas, dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan di tingkat tapak. 

Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat untuk menghindari pembakaran lahan dengan api, menghindari pembakaran sampah atau sisa aktivitas di sekitar hutan, dan segera melaporkan titik api kepada petugas terdekat. 

Untuk mencegah karhutla, kewaspadaan di lapangan harus ditunjukkan sejak awal, sebelum api menjadi bencana. Puncak musim kemarau harus diatasi bersama. 

Keselamatan hutan, lahan, sumber air, kualitas udara, dan keselamatan warga di Jawa Tengah bergantung pada kemampuan personel, kecepatan informasi, respon awal, dan kepedulian masyarakat.

Editor: Inesia Dian