Indonesia menghasilkan sekitar 65 juta ton sampah setiap tahunnya. Lebih dari separuhnya adalah sampah organik basah — jenis sampah yang paling mudah diolah, namun paling sedikit dimanfaatkan. Di sisi lain, Indonesia tercatat sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia, sementara bahan-bahan yang seharusnya bisa menjadi sumber energi justru diekspor ke luar negeri.
Achmad Widjaja, Presiden Komisaris Independen PT Astrindo Nusantara Infrastruktur yang berlatar belakang energi konvensional, melihat situasi ini bukan sebagai masalah semata, melainkan sebagai peluang bisnis yang belum digarap secara serius. Dalam wawancara eksklusif dengan GreenMind, ia memetakan secara blak-blakan apa yang sebenarnya menghambat industri waste to energy di Indonesia dan apa yang perlu segera berubah.
Komposisi sampah yang belum dipahami
Menurut Achmad Widjaja, tantangan mendasar industri waste to energy di Indonesia bukan soal teknologi atau modal, melainkan soal data dan metode. Pemerintah, melalui BRIN, memang sudah melakukan sejumlah kajian ulang mengenai potensi waste to energy. Namun kajian tersebut jarang diterjemahkan menjadi panduan praktis yang bisa dipakai pelaku usaha.
“Ini waste to energy itu terdiri dari organik, terdiri dari plastik, terdiri dari kertas — apakah semuanya sudah menjadi bagian dari komposisi yang bisa dipakai untuk menjadi tambahan energi?” ujar Achmad Widjaja. Pertanyaan ini, menurut dia, belum terjawab secara sistematis oleh pemerintah.
“Kalau pemerintah sungguh-sungguh mau menjalankan sampah jadi peluang, integrasi antar lembaga harus terwujud dulu dari RT sampai gubernur. Lima step ini harus benar-benar sinkron.”
Achmad Widjaja, Presiden Komisaris PT Astrindo Nusantara Infrastruktur
Ia mencontohkan kondisi di lapangan: masyarakat sudah diedukasi untuk memisahkan sampah organik dan plastik, tapi truk pengangkut sampah yang datang tetap mengumpulkan semuanya dalam satu bak. Akibatnya, upaya pemilahan di hulu menjadi sia-sia.
“Kalau kita mengambil sampah tersebut selalu dianggap jadi satu, sedangkan kita mengedukasi masyarakat di pilah-pilah mana organik, mana plastik — kondisi ini harus dimengerti oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
PLN sebagai hambatan transisi energi
Sebelum bicara waste to energy, Widjaja menggarisbawahi hambatan yang bahkan lebih mendasar: industri solar panel pun belum berjalan mulus. Para pengusaha yang memasang panel surya di atap gedung masih berbenturan dengan skema insentif PLN yang tidak konsisten.
Bagi Widjaja, ini adalah paradoks. Di satu sisi pemerintah mendorong penghijauan, di sisi lain PLN sebagai perusahaan negara yang menerima subsidi belum memberikan insentif yang memadai bagi pelaku usaha yang justru membantu mengurangi beban subsidi tersebut.
“PLN itu adalah kunci. Sebagai perusahaan negara yang disubsidi, harus berkomitmen dan bersinergi dengan para pengusaha — dua hal: mengurangi beban subsidi pemerintah, dan membuat tarif lebih adil,” katanya.
Biru sebelum hijau
Widjaja juga mengkritik kecenderungan pemerintah yang ingin melompat langsung ke energi hijau tanpa memperkuat transisi berbasis gas alam yang ia sebut sebagai energi biru. Dalam pandangannya, gas alam adalah jembatan yang tidak bisa dilewati begitu saja. Industri membutuhkan kepastian energi yang lebih praktis dan terjangkau sebelum bisa sepenuhnya beralih ke green energy.
“Jangan dibalik. Sekarang di-push ke hijau, yang biru ditinggalkan. Tidak bisa. Harus paralel,” katanya. Ia menilai kontribusi industri dalam transisi energi bisa melebihi 50 persen asalkan pemerintah punya arah yang jelas dan tidak terburu-buru meninggalkan energi transisi.
Investasi asing dan peran Danantara
Untuk menggerakkan industri waste to energy secara serius, Widjaja menyebut tiga prasyarat utama: teknologi, pembiayaan besar, dan komitmen jangka panjang. Ketiganya, menurutnya, tidak bisa dipenuhi oleh pelaku domestik saja. Investasi asing harus masuk dan di sinilah ia melihat peran strategis Danantara sebagai kendaraan pemerintah untuk menarik komitmen investor global.
“Jika Danantara punya investor dari luar yang berkomitmen dengan pemerintah, swasta akan ikut. Pengusaha akan ikut,” ujarnya. Namun ia menekankan bahwa hal itu hanya akan terjadi jika pemerintah terlebih dahulu memberikan kebijakan yang jelas dan konsisten bukan sekadar imbauan.
Negara-negara seperti Swedia dan Singapura, kata Widjaja, sudah menjalankan sistem ini selama puluhan tahun hingga mereka justru harus mengimpor sampah dari negara lain untuk memenuhi kapasitas pengolahannya. Indonesia, dengan volume sampah 65 juta ton per tahun, seharusnya bisa berada di posisi yang sama jika mau serius.
