Carbon Trading: Bagaimana Cara Kerjanya dan Mengapa Indonesia Mengadopsinya?

Perubahan iklim kini bukan lagi isu abstrak yang hanya dibahas dalam forum internasional.
Kenaikan suhu global, cuaca ekstrem, hingga gangguan pada sektor pangan dan energi menjadi
pengingat bahwa emisi gas rumah kaca perlu ditekan secara sistematis. Dalam konteks inilah
istilah carbon trading atau perdagangan karbon mulai sering terdengar di Indonesia.
Namun, apa sebenarnya carbon trading, dan mengapa mekanisme ini dianggap penting?

Dari Emisi ke Nilai Ekonomi

Pada dasarnya, carbon trading adalah mekanisme yang memberi “harga” pada emisi karbon.
Selama bertahun-tahun, aktivitas industri menghasilkan karbon tanpa konsekuensi ekonomi
langsung terhadap lingkungan. Perdagangan karbon mencoba mengubah logika tersebut:
semakin banyak emisi yang dihasilkan, semakin besar tanggung jawab ekonominya.

Dalam sistem ini, satu unit karbon umumnya setara dengan pengurangan atau penyerapan satu
ton karbon dioksida (CO₂). Jika sebuah perusahaan mampu mengurangi emisinya di bawah batas
yang ditentukan, kelebihan pengurangan itu dapat dikonversi menjadi kredit karbon dan dijual.
Sebaliknya, perusahaan yang belum mampu menekan emisi dapat membeli kredit tersebut
sebagai bentuk kompensasi.

Pendekatan ini dikenal sebagai mekanisme berbasis pasar (market-based mechanism).
Logikanya sederhana: pengurangan emisi dilakukan di sektor yang paling efisien secara biaya,
sehingga total penurunan tetap tercapai tanpa membebani satu pihak secara tidak proporsional.

Mengapa Indonesia Menggunakan Skema Ini?

Komitmen Indonesia terhadap pengendalian perubahan iklim tertuang dalam target Nationally
Determined Contribution (NDC) sebagai bagian dari Perjanjian Paris. Untuk mencapai target
tersebut, pemerintah tidak hanya mengandalkan regulasi pembatasan emisi, tetapi juga
instrumen ekonomi.

Dasar hukum perdagangan karbon di Indonesia diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 98
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Regulasi ini mengatur
berbagai instrumen, termasuk perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, hingga
pungutan karbon.

Langkah operasionalnya diwujudkan dengan peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon)
pada September 2023 oleh Bursa Efek Indonesia. Bursa ini menjadi platform resmi untuk
memperdagangkan unit karbon yang telah melalui proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi
(Measurement, Reporting, and Verification / MRV). Sistem verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap kredit karbon yang diperjualbelikan benar-benar merepresentasikan pengurangan emisi yang nyata.

Dengan adanya bursa karbon, Indonesia tidak hanya menempatkan isu iklim sebagai tanggung
jawab lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari arsitektur ekonomi nasional.

Bagaimana Cara Kerjanya?

Agar lebih mudah dipahami, bayangkan dua perusahaan:
● Perusahaan A berhasil menurunkan emisi melalui teknologi energi terbarukan.
● Perusahaan B masih menghasilkan emisi tinggi dan membutuhkan waktu untuk bertransisi.

Kelebihan pengurangan emisi Perusahaan A dapat menjadi kredit karbon yang dibeli oleh
Perusahaan B. Transaksi ini dilakukan melalui sistem yang terdaftar dan diawasi, sehingga
tercatat secara resmi.

Namun penting dipahami, perdagangan karbon bukan berarti “membeli hak untuk mencemari.”
Idealnya, mekanisme ini bersifat transisional—memberi waktu bagi sektor-sektor tertentu untuk
beradaptasi, sambil tetap memastikan total emisi nasional berada dalam batas yang ditargetkan.

Peluang dan Tantangan

Dari perspektif ekonomi lingkungan, carbon trading menawarkan beberapa peluang:
● Memberi insentif finansial bagi inovasi hijau
● Mendorong investasi pada energi terbarukan
● Membuka potensi ekonomi baru dari sektor kehutanan dan restorasi lahan

Indonesia, yang memiliki kawasan hutan tropis luas dan potensi energi bersih, dinilai memiliki
peluang besar dalam pasar karbon domestik maupun internasional.

Namun, tantangannya tidak kecil. Efektivitas perdagangan karbon sangat bergantung pada:
1. Integritas data dan transparansi pencatatan
2. Sistem verifikasi yang ketat
3. Pengawasan yang konsisten
4. Pencegahan praktik greenwashing

Tanpa tata kelola yang kuat, mekanisme ini bisa kehilangan legitimasi dan tidak berdampak
signifikan terhadap penurunan emisi riil.

Lebih dari Sekadar Skema Perdagangan

Pada akhirnya, carbon trading bukan solusi tunggal atas krisis iklim. Ia adalah salah satu
instrumen dalam kebijakan yang lebih luas, yang tetap harus didukung oleh transisi energi,
efisiensi industri, dan perubahan pola konsumsi.

Bagi masyarakat, memahami carbon trading menjadi penting karena arah pembangunan ekonomi
Indonesia ke depan semakin terkait dengan konsep ekonomi rendah karbon. Isu ini tidak lagi
hanya milik pemerintah atau pelaku industri, tetapi bagian dari transformasi sistem yang menyentuh berbagai sektor kehidupan.

Dengan pendekatan yang tepat, perdagangan karbon dapat menjadi jembatan antara
kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Tantangannya kini adalah memastikan
bahwa mekanisme ini benar-benar mendorong pengurangan emisi yang nyata—bukan sekadar
angka dalam laporan.

Sumber:
Bursa Efek Indonesia. (2023). IDX carbon: Bursa karbon Indonesia. https://idxcarbon.co.id/id

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang
Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan
Nasional. https://peraturan.bpk.go.id/Details/187122/perpres-no-98-tahun-2021

ANTARA. (2024). Indonesia terapkan langkah strategis wujudkan NDC perdagangan karbon. https://m.antaranews.com/berita/5177585/pemerintah-bangun-sistem-nilai-ekonomi-karbonyang-adil-dan-transparan