JAKARTA, GREENMIND – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menghadapi dampak perubahan iklim dengan menyusun dokumen National Adaptation Plan (NAP) yang di selenggarakan di Jakarta pada Jumat (02/05/25).
Kegiatan ini mengusung bertema “Penyusunan National Adaptation Plan (NAP) sebagai Langkah Awal Menuju Perencanaan Adaptasi Perubahan Iklim yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”.
Direktur Pengendalian Adaptasi Perubahan Iklim, Yulia Suryanti, menekankanm pentingnya dokumen ini sebagai acuan perencanaan adaptasi di berbagai tingkatan.
“NAP ini bukan hanya sekadar dokumen perencanaan. Kita ingin dokumen ini bisa dijadikan rujukan dalam menyusun rencana adaptasi iklim ke depan. Selain itu, dokumen ini juga dapat menjadi informasi penting bagi mitra pembangunan atau pihak-pihak lain yang memiliki dana dan sumber daya untuk mendukung aksi adaptasi iklim,” jelas Yulia kepada wartawan.
Ia menambahkan, dengan adanya dokumen ini, diharapkan Indonesia dapat menghindarii risiko mal-adaptasi atau adaptasi yang salah sasaran.
“Dokumen NAP ini juga dapat digunakan hingga ke tingkat daerah sebagai acuan untuk mencegah terjadinya mal-adaptasi dalam perencanaan adaptasi iklim”, tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Yulia juga memaparkan sektor-sektor yang terdampak paling ekstrem oleh perubahan iklim di Indonesia, yakni perairan, udara, dan pertanian.
“Permukaan laut di wilayah seperti Jakarta dan Semarang terus mengalami kenaikan. Di sisi lain, fenomena siklon kini mulai terdeteksi di wilayah seperti NTT, yang dulunya tidak pernah terjadi. Sektor pertanian pun terdampak, pola tanam bergeser karena musim hujan tidak lagi menentu, dan resiko panen pun bisa mundur”, ungkap dia.
Menutup sesi wawancara, Yulia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memulai langkah kecil dari diri sendiri dalam menghadali perubahan iklim.
“Budayakan memilah sampah, terutama sampah organik yang bisa dijadikan pupuk atau biopori, dan gunakan sepeda bila memungkinkan untuk mengurangi emisi kendaraan bermotor,” pesannya.
Acara penyusunan NAP ini turut dihadiri para tokoh penting dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta kalangan akademisi yang bersama-sama membahas arah kebijakan adaptasi perubahan iklim nasional secara strategis dan berkelanjutan.
