Greenmind.id, Jakarta — Setelah bertahun-tahun berjuang di sektor pangan, Indonesia akhirnya menorehkan sejarah baru: tidak lagi mengimpor beras pada tahun 2025. Capaian ini tidak hanya menandai keberhasilan pemerintah dalam menata sistem pangan nasional, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia telah melangkah “beyond” swasembada pangan menuju kemandirian yang berkelanjutan.
Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, Prof. Bustanul Arifin, yang menilai capaian tersebut sebagai buah nyata dari kebijakan pertanian yang terintegrasi dan berbasis inovasi.
“Kalau melihat apa yang dilakukan pemerintah, saya kira sudah oke, tumbuh tinggi, tercapai swasembada. Saya katakan tadi ‘beyond’ swasembada,” ujar Prof. Bustanul pada Rabu (22/10/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi Indonesia periode Januari–November 2025 mencapai 10,86 juta hektare, naik 12,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi mencapai 57,60 juta ton GKG atau setara 33,19 juta ton beras, meningkat sekitar 4 juta ton dibanding 2024. Catatan FAO pun menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peningkatan produksi padi tertinggi kedua di dunia, tumbuh 4,5 persen.
Menurut Bustanul, peningkatan produksi ini tidak lepas dari strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang disertai dengan penerapan teknologi pertanian cerdas (smart farming) dan pemupukan berimbang.
“Produktivitas rata-rata tahun ini sekitar 5,3 ton per hektare. Naik dibanding tahun lalu sebesar 5,29 ton. Ke depan, kita akan menuju pertanian presisi pertanian yang efisien, adaptif, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang dinilai berhasil menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.
Langkah selanjutnya, kata Bustanul, adalah stabilisasi harga beras di dalam negeri agar akses pangan lebih merata dan berkeadilan.
“Langkah berikutnya adalah memastikan harga beras stabil agar kesejahteraan petani dan akses pangan masyarakat sama-sama terjaga,” ujarnya.
Mentan Amran sendiri telah menggencarkan operasi pasar SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) serta memperkuat pengawasan harga beras di tingkat pengecer dan pedagang.
Selain itu, Bustanul juga menyoroti kebijakan pemerintah menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Ia menilai langkah tersebut perlu dibarengi dengan edukasi dan pendampingan petani dalam penerapan pemupukan berimbang.
“Kalau sudah menurunkan harga pupuk, maka pendampingan harus berjalan agar petani bisa menerapkan pemupukan yang bijaksana,” tambahnya.
Capaian “beyond swasembada” ini menjadi bukti bahwa pertanian Indonesia sedang memasuki babak baru bukan hanya cukup untuk diri sendiri, tetapi juga tangguh menghadapi tantangan global.
