Iklim dalam Bayang Konflik: Bagaimana Perang AS-Israel-Iran Menggeser Prioritas Dunia dari Krisis Lingkungan

Konflik militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang pecah sejak akhir Februari 2026 telah melampaui batas perang regional biasa. Ia telah mengubah ulang cara negara-negara di dunia melihat risiko global — tak hanya soal keamanan, tetapi juga lingkungan, energi, dan kebijakan iklim.

Dalam sepekan terakhir, berita internasional dipenuhi laporan bahwa pasokan energi global terganggu akibat serangan dan tindakan balasan di kawasan Teluk Persia dan sekitarnya — termasuk penutupan sementara jalur pelayaran strategis Selat Hormuz yang menangani sekitar 20 persen produksi minyak dan gas mentah dunia sehari-hari.

Ketika Harga Energi Meroket Dan Prioritas Iklim Menurun

Berdasarkan laporan Reuters pada 3 maret 2026 mengungkap dampak langsung konflik terhadap energi: Brent crude mencapai harga tertinggi dalam 19 bulan, mendekati US$85 per barel setelah serangkaian penutupan jalur energi dan gangguan pasokan.

Kenaikan harga minyak tidak hanya menjadi headline ekonomi. Lonjakan ini menimbulkan trade-off kebijakan: negara-negara yang selama ini berusaha mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil kini dihadapkan pada realitas geopolitik yang memaksa mereka menunda atau merevisi target iklim demi menjamin pasokan energi jangka pendek.

Melansir laman The Guardian, Jess Ralston, Kepala Bidang Energi di Energy and Climate Intelligence Unit, menilai lonjakan harga ini adalah “tanda yang mengkhawatirkan bahwa biaya energi rumah tangga dan bisnis bisa meningkat,” terutama di negara-negara besar Eropa dan Asia yang sangat bergantung pada impor energi.

Tekanan Geopolitik & Risiko Kebijakan Iklim Global

Ahli ekonomi senior European Central Bank (ECB), Philip Lane, memperingatkan bahwa konflik yang berkepanjangan bisa memicu lonjakan inflasi besar apabila akses pasokan gas dan minyak tetap terganggu, serta melemahkan pertumbuhan ekonomi kawasan.

Di tengah ketidakpastian ini, negara-negara sering menggunakan retorika kemandirian energi jangka pendek sebagai alasan menunda atau melonggarkan komitmen pada target iklim. Padahal, konsensus ilmiah global tetap menekankan bahwa mitigasi perubahan iklim tidak bisa ditunda jika risiko bencana iklim ekstra cepat global akan berlanjut.

Akademisi Universitas Mulawarman, Rizky Yudaruddin, menyoroti bahwa eskalasi konflik juga mempertegas ketergantungan negara terhadap jalur energi global: “Konflik ini memunculkan ketidakpastian pasar dan akan memberikan dampak berantai terhadap geopolitik dunia,” katanya dalam laporan ANTARA (1/3/26), seraya menekankan pentingnya kesiagaan energi dan diversifikasi sumber pasokan di era konflik global ini.

Dampak di Indonesia: Pelajaran Lokal dari Krisis Global

Di Indonesia, peringatan muncul dari berbagai level pemerintahan dan pengamat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memperingatkan bahwa konflik Timur Tengah berpotensi memicu kenaikan harga BBM domestik jika harga minyak dunia terus melonjak akibat krisis.

Anggota DPR dari Komisi I bahkan menyatakan bahwa eskalasi perang ini mengancam stok BBM nasional, mengingat Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan kilang domestik.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan pemerintah secara ketat memantau dampak risiko geopolitik ini karena gangguan pasokan energi bisa berdampak langsung pada biaya logistik, impor, dan stabilitas pasar keuangan nasional.

Ketidakseimbangan Prioritas: Iklim vs. Krisis Keamanan

Konflik yang sedang berlangsung ini telah membuat prioritas kebijakan iklim global semakin sulit dipertahankan. Negara-negara yang sebelumnya berada di garis depan komitmen iklim kini menghadapi tekanan untuk:

• Menjamin pasokan energi jangka pendek demi stabilitas domestik.
  
• Menunda rencana transisi energi bersih karena kebutuhan mendesak akan bahan bakar fosil tetap tinggi.
  
• Merevisi target pengurangan emisi yang telah ditetapkan dalam kerangka multilateral.
  

Sementara itu, komunitas global baru — terutama negara-negara di Global South — menyuarakan kritik terhadap dominasi agenda keamanan oleh negara-negara adidaya, yang dianggap menggusur prioritas risiko dan keadilan iklim internasional.

Degradasi Lingkungan yang Sering Tak Terlihat

Selain dampak ekonomi, konflik berskala besar seperti ini juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan langsung: polusi udara dan air dari serangan militer, kerusakan infrastruktur energi, serta pembengkakan limbah perang yang merusak tanah dan ekosistem. Studi di konflik terdahulu menunjukkan pola polusi lingkungan yang signifikan akibat perang bersenjata.

Menegaskan Ulang Kaitan Iklim dan Geopolitik

Krisis geopolitik tak bisa dipisahkan dari isu lingkungan. Ketika kebijakan iklim tergeser oleh tekanan keamanan energi jangka pendek, dunia menghadapi paradoks: ketergantungan pada sistem energi lama memperkuat konflik — dan konflik itu sendiri memperlambat transisi ke sistem yang lebih bersih.

Sebagai penutup, kita diingatkan bahwa perubahan iklim bukan sekadar isu teknokratik atau akademik, tetapi sebuah risiko struktural yang bisa berubah menjadi krisis sosial dan ekonomi besar ketika prioritas global semakin terpecah oleh konflik geopolitik — seperti yang tengah terjadi di Timur Tengah saat ini.