Greenmind.id, Jakarta — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Papua atas kekecewaan yang timbul terkait pemusnahan barang bukti berupa ofset dan mahkota cenderawasih pada 20 Oktober 2025 di Jayapura. Langkah pemusnahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar dilindungi. Namun, sebagian dari barang bukti itu ternyata memiliki nilai budaya…
Greenmind.id, Jakarta — Setelah bertahun-tahun berjuang di sektor pangan, Indonesia akhirnya menorehkan sejarah baru: tidak lagi mengimpor beras pada tahun 2025. Capaian ini tidak hanya menandai keberhasilan pemerintah dalam menata sistem pangan nasional, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia telah melangkah “beyond” swasembada pangan menuju kemandirian yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Ekonomi Pertanian…
Greenmind.id, Rote Ndao — Sebuah langkah nyata dalam menjaga keanekaragaman hayati kembali dilakukan pemerintah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin langsung pelepasliaran 20 individu Kura-Kura Leher Ular Rote (Chelodina mccordi) di habitat alaminya, Danau Ledulu, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (21/10/2025). Kura-kura endemik ini termasuk salah satu dari 25 spesies kura-kura paling…
Greenmind.id, Bali — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama Food and Agriculture Organization (FAO) membuka secara resmi Global Forest Observations Initiative (GFOI) Plenary 2025 di Nusa Dua, Bali (22/8/25). Acara ini dihadiri lebih dari 300 peserta dari berbagai negara, termasuk lembaga internasional, akademisi, dan pakar kehutanan dunia. Dalam sambutannya, Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati,…
Greenmind.id, Jakarta — Kementerian Kehutanan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Penyuluhan Kehutanan 2025 dengan semangat memperkuat peran penyuluh dalam pembangunan ekonomi hijau nasional. Mengusung tema “Transformasi Penyuluhan Kehutanan dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat untuk Mendukung Pembangunan Kehutanan”, kegiatan ini berlangsung di Jakarta, Selasa (21/10), dihadiri 167 peserta dari 35 provinsi. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan bahwa…
Greenmind, Jakarta, 17 Oktober 2025 — Pemerintah mempertegas komitmennya dalam mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan melalui dua program utama, yakni Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Kedua program ini menjadi langkah strategis untuk memberikan akses lahan yang adil bagi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian fungsi ekologis hutan…
Greenmind, Kabupaten Bogor – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor menindak tegas dua Tempat Penampungan Sementara (TPS) liar yang beroperasi di wilayah Kecamatan Cibinong. Penutupan ini dilakukan setelah adanya laporan masyarakat dan temuan langsung di lapangan yang sempat ramai diberitakan di media. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kabupaten Bogor, Agus Budi, mengatakan pihaknya langsung turun…
Greenmind.id – Jakarta.Pemerintah menunjukkan langkah nyata dalam memperkuat arah pembangunan ekonomi hijau nasional. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 sebagai momentum penting menuju Indonesia yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global. “Perpres ini menandai era baru bagi ekonomi hijau Indonesia, di mana sektor kehutanan bukan hanya menjaga…
Greenmind.id, Jakarta — Di tengah semangat reformasi digital pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan Menteri Raja Juli Antoni melangkah pasti menuju era baru tata kelola hutan yang modern, transparan, dan berbasis data. Melalui penguatan One Map Policy (Kebijakan Satu Peta), Kementerian menghadirkan dua inovasi digital besar: Sistem Informasi Geospasial Kehutanan (SIGAP) dan…
Greenmind, Jakarta, 16 Oktober 2025 — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) menegaskan kembali komitmennya dalam melakukan penataan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) sebagai salah satu prioritas strategis nasional. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas, kualitas, dan akuntabilitas pengelolaan hutan negara, sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan…
