Katanya kita sedang menuju masa depan energi hijau Indonesia. Katanya, bensin kita bakal dicampur etanol dari tebu dan singkong. Katanya lagi, ini langkah cerdas menuju energi terbarukan dan kemandirian energi nasional. Tapi, seperti biasa, yang “katanya hijau” belum tentu tidak meninggalkan jejak lumpur di belakangnya.
Pemerintah tengah mendorong program bioetanol Indonesia bahan bakar nabati yang disebut-sebut sebagai solusi ramah lingkungan. Ide ini manis, bahkan semanis tebu yang jadi bahan bakunya. Tapi benarkah bioetanol adalah energi hijau sejati, atau cuma manis di bibir tanpa perubahan nyata?
Apa Itu Bioetanol dan Mengapa Jadi Sorotan?
Bioetanol adalah bahan bakar cair yang dihasilkan dari fermentasi tanaman berpati atau bergula seperti tebu, jagung, dan singkong. Campuran bioetanol 5–10% (E5–E10) kini mulai diperkenalkan sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Secara teori, bioetanol membantu menekan emisi karbon dan mendorong transisi energi bersih. Namun dalam praktiknya, muncul banyak pertanyaan: dari mana bahan bakunya diambil, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, dan siapa yang paling diuntungkan?
Antara Energi Hijau dan Deforestasi Baru
Kita semua setuju bahwa energi hijau penting. Tapi kalau untuk menanam tebu harus menebangi hutan di Kalimantan atau Papua, apakah masih bisa disebut ramah lingkungan?
Studi dari Global Forest Watch dan Bappenas menyoroti potensi deforestasi akibat ekspansi lahan bioetanol. Padahal hutan adalah penyerap karbon alami yang lebih efisien daripada pabrik bioetanol mana pun. Jadi, jangan-jangan demi “energi bersih”, kita justru membuat emisi baru dari kebijakan hijau yang setengah matang.
Air, pupuk kimia, dan perubahan tutupan lahan jadi masalah tersendiri. Kalau tidak diatur dengan ketat, energi hijau ini bisa berubah jadi “greenwashing energy” tampak hijau, tapi tetap meninggalkan jejak abu-abu.
Tantangan: Isi Tangki atau Isi Perut?
Program bioetanol Indonesia juga menimbulkan dilema klasik: isi tangki dulu atau isi perut dulu?
Tebu dan singkong bukan sekadar bahan bakar, tapi juga bahan pangan. Kalau lahan pangan dialihkan untuk bahan bakar, bisa jadi harga makanan naik dan rantai pasokan terganggu.
Inilah yang disebut para ekonom sebagai food vs fuel dilemma. Sebuah ironi ketika bahan bakar menjadi prioritas dibanding kebutuhan dasar masyarakat. Indonesia perlu hati-hati agar energi hijau tidak malah menciptakan krisis baru di dapur rakyat.
Kemandirian Energi yang Masih Setengah Hati
Slogan “bioetanol untuk kemandirian energi Indonesia” terdengar gagah. Tapi siapa yang benar-benar mandiri?
Apakah petani yang menanam tebu, atau korporasi besar yang punya lahan ratusan hektare dan mesin distilasi raksasa?
Kemandirian energi sejati seharusnya berpihak pada produksi lokal dan pemberdayaan petani kecil. Bioetanol bisa jadi solusi, asalkan sistemnya inklusif: petani dilibatkan, bukan ditinggalkan.
Tanpa itu, program ini berisiko menjadi transisi energi yang elitis di mana yang hijau hanya di atas kertas, bukan di lapangan.
Menuju Energi Bersih yang Benar-Benar Bersih
Meski penuh tantangan, bukan berarti bioetanol harus ditolak. Setiap langkah menuju energi terbarukan adalah proses belajar. Namun yang dibutuhkan bukan hanya mencampur bensin dengan etanol, tapi mencampur kebijakan, riset, dan keberanian untuk berubah.
Beberapa langkah konstruktif yang bisa dilakukan:
- Gunakan limbah pertanian dan biomassa non-pangan (seperti jerami atau kulit singkong) sebagai bahan baku bioetanol.
- Dorong transparansi rantai pasok dan dampak lingkungan dari tiap proyek bioetanol.
- Bangun kemitraan antara pemerintah, industri, dan petani untuk memastikan distribusi keuntungan yang adil.
- Tingkatkan investasi pada riset energi terbarukan Indonesia agar inovasi tidak berhenti di wacana.
Dengan begitu, energi hijau tidak sekadar slogan, tapi menjadi napas baru bagi perekonomian dan keberlanjutan lingkungan.
Membangun Energi Hijau Indonesia Bersama
Bioetanol bukan musuh, tapi juga belum tentu pahlawan. Ia bisa menjadi jembatan menuju energi bersih jika kita menyeberang bersama dengan niat yang tulus dan langkah yang terukur.
Kita tidak perlu saling menjatuhkan untuk menunjukkan siapa yang paling hijau. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi lintas sektor: pemerintah, petani, industri, dan masyarakat sipil.
Karena sejatinya, energi hijau bukan soal siapa yang memimpin, tapi siapa yang bertanggung jawab untuk masa depan.
Hijau bukan warna, tapi proses. Dan Indonesia, semoga, sedang belajar tumbuh dalam warna itu perlahan, tapi pasti.
