GREENMIND, Grobogan – Pemerintah melaksanakan penanaman jagung serentak di kawasan Perhutanan Sosial di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025), sebagai bagian dari upaya strategis mewujudkan swasembada pangan nasional sekaligus mendukung rehabilitasi hutan dan lahan.
Kegiatan ini melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto. Lokasi penanaman berada di area Hutan Desa seluas 2,6 hektare dan lahan Perhutani seluas 6,6 hektare di Desa Selojari, Kecamatan Klambu.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa program perhutanan sosial tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian hutan, tetapi juga menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan produktif, seperti agroforestri jagung.
“Dari 8,3 juta hektare lahan perhutanan sosial yang telah diterbitkan SK-nya, sekitar 500 ribu hektare berpotensi digunakan untuk agroforestri jagung,” ujar Raja Juli.
Raja Juli menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari mandat Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan pangan bangsa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani hutan. Ia membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan Polri dan berbagai pihak untuk memastikan kegiatan berlangsung berkelanjutan dan berbasis masyarakat.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan kesiapan institusinya dalam mendukung ekosistem pertanian nasional, termasuk pengamanan produksi dan distribusi pangan.
“Polri hadir untuk rakyat. Swasembada pangan bukan hanya kebutuhan, tapi juga tanggung jawab moral dan institusional kami,” kata Kapolri.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut menyambut positif kolaborasi lintas sektor ini. Menurutnya, pemanfaatan kawasan perhutanan sosial yang selama ini belum optimal harus didorong melalui dukungan infrastruktur dan pendampingan teknis.
Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menambahkan bahwa DPR RI akan memperkuat dukungan melalui kebijakan dan anggaran agar kelompok tani hutan memperoleh akses pasar, fasilitas pertanian, dan jaminan keberlanjutan usaha.
Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat, hingga triwulan II 2025, nilai transaksi ekonomi dari kelompok tani hutan telah mencapai Rp1,57 triliun, naik 32 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Khusus di Provinsi Jawa Tengah, terdapat 147 unit SK Perhutanan Sosial dengan luasan 102.095 hektare dan 26.971 kepala keluarga penerima manfaat. Di Grobogan sendiri, terdapat 22 SK pengelolaan seluas 5.682 hektare dan 40 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang memproduksi pipil jagung kering, minyak kayu putih, dan tanaman hortikultura lainnya.
Penanaman ini juga didukung bibit dari BPDAS Pemali Jratun sebanyak 2.000 batang pohon, termasuk jati, mangga, nangka, alpukat, dan sawo.
Sumber Berita : SIARAN PERS Nomor: SP.124/HKLN/PPIP/HMS.3/07/2025
