JAKARTA, GREENMIND.ID – Pemerintah Indonesia dan Norwegia sepakat memperkuat kerja sama diplomatik di bidang lingkungan, khususnya dalam mitigasi perubahan iklim, konservasi alam, dan pembangunan berkelanjutan.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan letter of intent (LoI) oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen, di Oslo.
“Penting bagi kita untuk meningkatkan implementasi nilai ekonomi karbon sebagai bagian dari upaya Indonesia mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC), sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 98/2021. Bersama Norwegia, Indonesia telah mengembangkan sistem perdagangan karbon yang kuat, yang akan mendukung pencapaian target iklim nasional,” ujar Hanif seperti dilaporkan Antaranews.com pada Minggu (04/05/25).
LoI tersebut mencakup kerja sama di bidang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, tata kelola lingkungan yang baik, pelestarian keanekaragaman hayati, perlindungan ekosistem gambut dan mangrove, pengelolaan sampah, serta pengembangan ekonomi sirkular.
Penandatanganan ini juga menegaskan peran Norwegia sebagai mitra strategis Indonesia dalam menghadapi krisis lingkungan.
Kunjungan ini bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Norwegia yang telah berlangsung sejak 1950, dengan fokus kerja sama yang makin kuat di sektor lingkungan.
Sejak 2022, Norwegia telah mendukung Indonesia melalui pendanaan senilai 216 juta dolar AS (sekitar Rp3,5 triliun) untuk pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU).
Selain itu, Menteri Hanif juga bertemu State Secretary Kementerian Luar Negeri Norwegia, Andreas Motzfeld Kravik, dan mengunjungi perusahaan daur ulang TOMRA untuk mempelajari inovasi pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular.
