Greenmind.id, Jakarta — Di tengah semangat reformasi digital pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan Menteri Raja Juli Antoni melangkah pasti menuju era baru tata kelola hutan yang modern, transparan, dan berbasis data.
Melalui penguatan One Map Policy (Kebijakan Satu Peta), Kementerian menghadirkan dua inovasi digital besar: Sistem Informasi Geospasial Kehutanan (SIGAP) dan Decision Support System (DSS) “Jaga Rimba” dua instrumen kunci yang menjadi tulang punggung pengelolaan hutan Indonesia berbasis bukti ilmiah.
“SIGAP dan DSS bukan sekadar sistem digital, melainkan simbol perubahan paradigma dari tata kelola sektoral menjadi tata kelola berbasis satu data kehutanan nasional,” ujar Menteri Raja Juli Antoni.
SIGAP: Peta Digital Kehutanan yang Menyatukan Data Bangsa
SIGAP dikembangkan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) dan berfungsi sebagai tulang punggung informasi geospasial kehutanan nasional. Melalui Geoportal Kehutanan, sistem ini mengintegrasikan data dari berbagai unit kerja dan terkoneksi langsung dengan Jaringan Infrastruktur Geospasial Nasional (JIGN) serta portal Kebijakan Satu Peta (KSP).
SIGAP menghadirkan fitur seperti peta interaktif digital, analisis spasial otomatis, dan integrasi API antar sistem yang memastikan data kehutanan tetap seragam, akurat, dan mudah diakses. Proses unggah, validasi, hingga publikasi data dilakukan secara digital melalui mekanisme Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjamin keamanan dan akuntabilitas informasi.
Atas inovasinya, SIGAP meraih penghargaan Bhumandala Kanaka (Emas) dan menjadi Juara One Map Policy Competition 2024 dari Badan Informasi Geospasial (BIG) pengakuan nasional terhadap perannya sebagai simpul digital strategis.
“Kami memastikan seluruh kebijakan kehutanan kini berlandaskan pada data tunggal yang tervalidasi,” jelas Direktur IPSDH, Agus Budi Santosa.
DSS “Jaga Rimba”: AI untuk Deteksi Dini Deforestasi
Melengkapi SIGAP, tahun 2025 Kementerian Kehutanan meluncurkan Decision Support System (DSS) “Jaga Rimba”, sistem pendukung keputusan berbasis data spasial dan non-spasial yang terintegrasi.
Sistem ini dilengkapi dengan Early Warning System (EWS) berbasis AI dan data satelit (MODIS, VIIRS, Sentinel, Landsat, hingga NICFI) untuk mendeteksi potensi deforestasi lebih cepat dan akurat. DSS juga terkoneksi dengan sistem lain seperti SIMONTANA dan SIPONGI, menciptakan jaringan pengawasan hutan nasional yang responsif dan efisien.
“Kita tidak lagi bekerja berdasarkan asumsi. DSS menghadirkan bukti visual dan data nyata di hadapan pengambil keputusan,” ujar Dirjen Planologi Kehutanan, Ade Triaji Kusumah.
Menuju Tata Kelola Kehutanan Modern dan Berkeadilan
Kehadiran SIGAP dan DSS menjadi implementasi nyata dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 58 Tahun 2025 tentang percepatan digitalisasi layanan kehutanan dan konsolidasi peta nasional.
Transformasi digital ini memperkuat sistem SPBE, menghadirkan transparansi publik, meminimalisir tumpang tindih perizinan, serta meningkatkan kepastian hukum kawasan hutan.
“Satu peta, satu data, satu arah kebijakan inilah fondasi kehutanan modern Indonesia,” tegas Menteri Raja Juli Antoni.
Langkah digitalisasi ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, yang menekankan keberlanjutan lingkungan, kedaulatan sumber daya alam, dan digitalisasi birokrasi. SIGAP dan DSS menjadi simbol sinergi antara teknologi, kebijakan, dan keberlanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
