Greenmind.id, Jakarta — Kementerian Kehutanan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Penyuluhan Kehutanan 2025 dengan semangat memperkuat peran penyuluh dalam pembangunan ekonomi hijau nasional. Mengusung tema “Transformasi Penyuluhan Kehutanan dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat untuk Mendukung Pembangunan Kehutanan”, kegiatan ini berlangsung di Jakarta, Selasa (21/10), dihadiri 167 peserta dari 35 provinsi.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan bahwa penyuluhan bukan sekadar kegiatan edukatif, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun kesadaran dan kesejahteraan masyarakat desa hutan.
“Penyuluhan adalah investasi perubahan perilaku. Dari sini lahir masyarakat yang sadar hutan dan mandiri secara ekonomi,” ujar Rohmat di hadapan para peserta Munas.
Data dari aplikasi SIMLUH per 21 Oktober 2025 mencatat lebih dari 10.124 penyuluh kehutanan telah mendampingi 27.136 Kelompok Tani Hutan (KTH) di seluruh Indonesia. Hasilnya, tercatat Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) mencapai lebih dari Rp3 triliun, serta Nilai Ekonomi Nasional (NEKON) sebesar Rp1 triliun dari 3.146 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
“Angka ini menunjukkan bahwa penyuluh kehutanan punya peran nyata dalam mendorong ekonomi lokal dan menambah kontribusi terhadap PDB nasional,” jelas Rohmat Marzuki.
Selain itu, Kementerian Kehutanan juga mengaitkan penguatan penyuluhan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Koperasi Merah Putih, yang menjadi wadah kolektif bagi penyuluh, petani hutan, dan masyarakat desa untuk memperluas akses permodalan dan memperkuat daya saing produk hutan.
Dalam kesempatan tersebut, 10 provinsi terbaik dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan mendapat penghargaan, antara lain Jawa Timur, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Kepala BP2SDM Drh. Indra Exploitasia menambahkan bahwa lembaganya kini bertransformasi menjadi core system dalam pembangunan kehutanan, dengan fokus mencetak SDM unggul, adaptif, dan berdaya saing melalui konsep Forestry Human Excellence.
“Penyuluh kehutanan adalah ujung tombak pembangunan berkelanjutan. Mereka membawa semangat konservasi sekaligus memberdayakan ekonomi rakyat,” tegas Indra.
Pemerintah menargetkan peningkatan nilai ekonomi kelompok tani hutan setiap tahun melalui penguatan usaha, pembinaan berkelanjutan, dan dukungan sarana-prasarana. Munas ini juga menghadirkan berbagai pakar dari IKOPIN University, Pandu Wakaf Indonesia, hingga BPDLH Kemenkeu untuk membahas inovasi pembiayaan hijau bagi masyarakat desa hutan.
Dengan capaian ekonomi yang semakin kuat dan kolaborasi lintas sektor, penyuluhan kehutanan kini bukan hanya tentang hutan lestari, tetapi juga kesejahteraan yang tumbuh bersama alam.
